Wakil Bupati Bungo kunjungan kerja ke Pemda Sleman

Wakil Bupati Bungo H.Mashuri,SP.,ME dan rombongan dari DPPKAD Kabupaten Bungo melakukan kunjungan kerja ke Pemda Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Rabu, 4 Juli 2012 yang lalu. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bungo bermaksud melakukan tukar pengalaman tentang kiat-kiat Pemerintah Kabupaten Sleman yang telah memperoleh opini WTP dari BPK hasil audit 2011 yang lalu. Rombongan yang bersama Wakil Bupati Bungo dalam kesempatan tersebut adalah Sekretaris DPPKAD Drs.Supriyadi,ME, Kabid Pendapatan H.Bambang Rodianto,SE.,ME, dan Kasi Akuntansi M.Rachmat,S.Mn.,ME. 

Sedangkan yang hadir dari Pemda Kabupaten Sleman dalam kesempatan tersebut  adalah Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Drs. H. Dwi Supriyatno, MS dan Kepala Bidang Aset DPKAD Sleman serta Kepala Bidang Belanja DPKAD Sleman. 

Wakil Bupati Bungo, H. Mashuri, SP, ME bertekad untuk segera mewujudkan opini serupa di Kabupaten Bungo dalam beberapa tahun ke depan. Opini WTP merupakan tolak ukur kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu dengan adanya opini tersebut diharapkan Pemkab Bungo dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam upayanya memperoleh opini WTP tersebut, Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya. Suwandi, SH selaku Kepala Bidang Aset DPKAD Sleman menyampaikan beberapa upaya yang dilakukan diantaranya adalah inventarisasi ulang aset di setiap SKPD khususnya di SKPD dengan jumlah aset yang cukup besar seperti misalnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Peningkatan kualitas petugas pengelola barang juga terus dilakukan karena suksesnya pengelolaan aset sangat ditentukan oleh bagaimana pengelolaan aset di setiap SKPD. DPKAD Kabupaten Sleman juga memfasilitasi pengurus barang untuk berkoordinasi dengan staf pembukuan DPKAD Kabupaten Sleman. Di samping itu, DPKAD  kabupaten Sleman juga bekerjasama dengan BPKP dengan penerapan sistem SIMDA. Suwandi,SH juga menegaskan bahwa kunci perolehan opini WTP dari BPK salah satunya adalah komitmen pengurus barang di setiap SKPD dalam tertib administrasi.

Seiring dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan sistem pelaporan keuangan acrual basis di Pemkab Sleman telah menjadikan sistem keuangan yang lebih tertib. Untuk mencapai penyajian laporan keuangan yang memadai seperti yang diharapkan ternyata bukan hal yang mudah. Pengalaman di Kabupaten Sleman ternyata memerlukan waktu 3 tahun lebih. Hal ini disebabkan dalam menyiapkan penyajian laporan keuangan bukan hanya mencakup aspek tehnis akuntansi saja, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan aspek non teknis yang memerlukan perhatian yang serius.