Senin, 10 Desember 2012

Bupati Bungo Sampaikan RAPBD Tahun Anggaran 2013 Rp923,45 Milyar

MUARA BUNGO - Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Bungo dalam RAPBD Tahun Anggaran 2013  mengalami kenaikan dari Rp833,13 milyar lebih menjadi Rp923,44 milyar lebih. Hal ini tertuang dalam Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2013 yang pengantarnya disampaikan langsung oleh Bupati Bungo H.Sudirman Zaini dalam Sidang Paripurna DPRD, Selasa 11 Desember 2012.

"Adapun jumlah total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2013 diproyeksikan sebesar Rp863,44 milyar lebih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp95,31 milyar lebih. Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp724,07 milyar lebih. Dan dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp44,05 milyar lebih" jelas Bupati.

Bupati Bungo mengungkapkan, untuk anggaran belanja daerah 2013 adalah sebesar Rp923,44 milyar lebih yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp450,60 milyar lebih (48,80%) dan Belanja Langsung Rp472,84 milyar lebih (51,20%). "Dari angka di atas tergambar bahwa pada RAPBD Tahun Anggaran 2013 Belanja Langsung mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan dengan Belanja Tidak Langsung" tegas Bupati Bungo.

Bupati menegaskan, jika dibandingkan rencana pendapatan dengan rencana belanja, maka RAPBD 2013 masih terjadi kekurangan anggaran (defisit) sebesar Rp60 miliar yang akan ditutup dari pembiayaan netto yang bersumber dari rencana sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun angggaran 2012.

Selanjutnya Bupati juga menegaskan porsi RAPBD Tahun Anggaran 2013 sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan prasarana fisik yang dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, antara lain peningkatan dan rehabilitasi jalan, pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, pembangunan sarana kesehatan, pembangunan jalan produksi perkebunan, melanjutkan pembangunan Bandara Muara Bungo yang sekarang sudah beroperasi  serta prasaranan lainnya.

"Selain itu porsi yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan non fisik untuk meningkatkan pelayanan publik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan" sambung Bupati. 

Pada kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan perlunya dibahas kembali Ranperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan yang sempat tertunda pengesahannya oleh DPRD Bungo.

Hadir dalam sidang paripurna tersebut Wakil Bupati Bungo H.Mashuri, Ketua DPRD M.Mahili dan para Wakil Ketua dan Anggota DPRD, unsur  MUSPIDA, Kepala SKPD serta undangan lainnya (*)

Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Bungo

0 komentar:

Posting Komentar