Bupati dan Wakil Bupati Bungo

Bupati Bungo H.Mashuri,SP.,ME dan Wakil Bupati Bungo H.Safrudin Dwi Apriyanto,S.Pd

Bupati Bungo Sampaikan RAPBD TA 2017

Bupati Bungo H.Mashuri sampaikan Pidato Nota Keuangan Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2017

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017

Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016

Bupati Bungo H.Mashuri sampaikan Pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016

.

..

Gedung BPKAD

Kantor BPKAD Kabupaten Bungo terletak di Komplek Perkantoran Bupati Bungo Jl.RM.Thaher No.503 Rimbo Tengah, Muara Bungo.

Sekretaris BPKAD Menerima Kunjungan dari KPPN Muara Bungo

Dalam rangka koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah, pejabat KPPN Muara Bungo berkenan mengunjungi BPKAD Kab Bungo

Bupati Bungo Sampaikan LKPD TA 2016

Bupati Bungo H.Mashuri,SP.,ME pada Kamis 30 Maret 2017 sampaikan LKPD TA 2016 (Reviewed) kepada BPK Perwakilan Prov Jambi yang diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Prov Jambi Bapak Parna.

Kamis, 31 Mei 2018

PNS Daerah Dapat THR dan Gaji Ketiga Belas

MUARA BUNGO - Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 23 Mei 2018 Pemerintah telah memutuskan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) antara lain bagi PNS dan pensiunan. Pemberian THR tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tanggal 23 Mei 2018 serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Drs.Supriyadi,ME saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (31/5), mengatakan  bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pemberian THR bagi PNS Daerah di Kabupaten Bungo dilakukan pada awal minggu pertama bulan Juni 2018 sebelum cuti bersama lebaran. "Sebelum libur cuti bersama insha Allah THR untuk PNS Daerah itu sudah dapat dicairkan" katanya.

Ketika ditanya besaran THR yang akan diberikan kepada PNS Daerah, Supriyadi menjelaskan bahwa THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana yang diterima pada gaji bulan Mei 2018  "Dana yang disiapkan untuk THR adalah sebesar Rp21,2 milyar lebih untuk 5.233 PNS Daerah di Kabupaten Bungo"jelas Supriyadi.

Selanjutnya untuk gaji ke tiga belas akan dibayarkan pada awal bulan Juli 2018 yang besaranya sesuai gaji bulan Juni 2018. "Secara total, gaji ke tiga belas tidak jauh beda dengan THR yaitu Rp21,2 milyar" tutup Supriyadi. (Tim Media BPKAD)

  




Senin, 28 Mei 2018

Bungo Kembali Raih WDP Atas Laporan Keuangannya

Photo bersama dengan Kepala Perwakilan BPK Prov Jambi Drs.Parna,MM setelah penyerahan LHP.
Jambi - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari pihak BPK kepada Pemerintah Kabupaten Bungo telah diterima langsung oleh Bupati Bungo H. Mashuri, SP, ME  dan Ketua DPRD Ria Mayang Sari, SH Senin (28/5) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.
Bupati Bungo H.Mashuri.SP.,ME saat menerima LHP dari Kepala BPK Perwakilan Prov Jambi Drs.Parna,MM
BPK RI melalui Kepala Perwakilan Provinsi Jambi, Drs. Parna, MM memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Pemkab Bungo TA 2017. Ini berarti sama dengan opini tahun-tahun sebelumnya.

Kepala BPKAD Kabupaten Bungo, Drs. Supriyadi, ME ketika dihubungi mengatakan bahwa inilah hasil yang diperoleh atas kerja seluruh tim di BPKAD beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
"Opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP dari BPK ini, tentu merupakan hasil kerja seluruh tim bersama OPD terkait" terangnya.

Supriyadi juga mengapresiasi kinerja seluruh OPD khususnya Tim Penyusun LKPD di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bungo.

"Terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi dan tim audit. Terima kasih juga kepada seluruh OPD dan tim penyusun laporan keuangan BPKAD atas kerja selama ini", ujar Supriyadi

Pemberian opini WDP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Pemkab Bungo Tahun Anggaran 2017 ini setelah memeriksa secara keseluruhan laporan Keuangan yang disusun oleh Tim BPKAD Kabupaten Bungo serta menindaklanjuti laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya, akhirnya diperoleh kesimpulan "wajar" dengan pengecualian terhadap laporan aset yang masih perlu dibenahi pada beberapa OPD.

Supriyadi menambahkan dirinya secara pribadi belum puas dengan opini WDP ini. Menurutnya opini tersebut tahun depan bisa diraih lebih baik dengan kerja lebih keras dan komitmen semua pihak, terutama Kapala OPD.

Lebih lanjut menurut Supriyadi, poin terpenting atas perolehan opini dari BPK ini adalah perlunya komitmen seluruh pihak untuk  perubahan signifikan yang lebih baik atas tindaklanjut LHP tahun ini. Sehingga tahun depan Kabupaten Bungo dapat memperoleh opini lebih baik lagi, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

"Alhamdulillah, kami tetap bersyukur dengan hasil yang diraih ini. Setidaknya kita tidak turun ke opini disclaimer", tukasnya.

Hadir bersama Bupati, Ketua DPRD Bungo Ria Mayang Sari, SH, Sekretaris Daerah Drs. H. Ridwan Is. MM, Inspektur Ir. H
Amrizal, M.Si dan seluruh tim penyusun LKPD dari BPKAD Kabupaten Bungo. (Tim Media BPKAD).

Selasa, 15 Mei 2018

Jam Kerja di Lingkungan Pemkab Bungo Selama Ramadhan 1439 H/2018 M



MUARABUNGO, Berdasarkan Surat Bupati Bungo bernomor 800/12.45/BKPSDMD  tanggal 14 Mei 2018 perihal ketentuan jam Kerja, Apel dan Pakaian Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 2018m/1439 H, maka ketentuan jam kerja selama bulan Ramadhan 2018/1439 H berubah. 

Dalam surat itu selama bulan Ramadhan jam kerja untuk hari Senin hingga Kamis pukul 07.30 hingga 14.45 WIB. Sedangkan hari Jumat, jam kerja dimulai pukul 07.30 hingga 11.00 WIB.

Selanjutnya bagi karyawan/karyawati  yang beragama Islam di lingkungan Pemda Kabupaten Bungo selama bulan puasa dihimbau memakai peci untuk yang pria, sedangkan bagi wanita memakai jilbab.
 
Himbauan berpakaian muslim tidak berlaku untuk karyawan/karyawati Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan , RSUD serta karyawan.karyawati non muslim.

Sebenarnya selama ini untuk karyawati pakaian yang dikenakannya sudah menggunakan pakaian muslim, bukan pada waktu bulan Ramadhan ini saja.

Selanjutnya untuk cuti bersama Idul Fitri 1439 H/2018 M mulai tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19 dan 20 Juni 2018 dan masuk kerja kembali pada hari Kamis 21 Juni 2018.  (101 - Tim Publikasi BPKAD)

Jumat, 20 April 2018

CUACA KURANG BERSAHABAT, BPKAD TETAP SEMANGAT MELAKSANAKAN JUM'AT BERSIH


MUARA BUNGO - Dalam rangka menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan tempat kerja, Jumat (20/4) BPKAD kembali melaksanakan gotong royong rutin tiap Jum'at sebagai bagian dari program Jum'at Bersih, meskipun cuaca mendung kurang bersahabat.


Kegiatan ini sudah rutin dijalankan tiap hari Jum'at dengan mengerahkan seluruh personil di lingkungan BPKAD, baik staf maupun pejabat eselon, demikian keterangan dari Hasan, SAP Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPKAD.

































Lebih lanjut Hasan menambahkan, khusus Jum'at Bersih kali ini sedikit istimewa, karena setelah gotong royong dilanjutkan dengan menikmati bubur kacang ijo bersama-sama. Ke depan, pola seperti ini akan terus dipertahankan minimal sebulan sekali pada Jum'at Bersih awal bulan. Hal ini sebagai upaya memelihara kekompakan dan kebersamaan, ditambah lagi lingkungan menjadi bersih..
Jum'at Bersih kali dipimpin oleh Sekretaris BPKAD, M. Rachmat, S.Mn, ME. Beberapa pejabat tidak dapat ikut dikarenakan tugas luar dan sebagian lagi bertugas di Mes Ali Sudin guna mendukung kelancaran tugas tim audit BPK, demikian keterangan M. Rachmat

Kamis, 12 April 2018

BPKAD BERSAMA KPKNL GELAR LELANG 55 RANDIS.


Muara Bungo - Pemerintah Kabupaten Bungo melalui BPKAD Kabupaten Bungo pada Kamis (12/4), sukses melaksanakan lelang kendaraan dinas (randis) sebanyak 55 unit meliputi 31 unit roda empat, 2 unit roda enam dan 22 unit roda dua, dengan potensi penerimaan PAD sebesar Rp633.500. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Drs.Supriyadi,ME Kepala BPKAD Bungo  "Potensi penerimaan PAD dari hasil lelang randis ini sebesar Rp633.500.000" jelas Supriyadi

"Penerimaan PAD ini memang masih bersifat potensi karena batas waktu penyetoran pelunasan yakni lima hari kerja ke depan.  Sehingga berapa riilnya baru dapat diketahui setelah tanggal 19 April 2018 yang akan datang" tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa lelang ini sendiri dilaksanakan oleh pejabat KPKNL Provinsi Jambi melalui sistem e-konvensional,  dimana peserta lelang harus mendaftar melalui web www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id selanjutnya pada saat pelaksanaan lelang peserta saling bertemu langsung dan tawar menawar harga di hadapan pejabat KPKNL tersebut. Ada pun pemenangnya adalah penawar dengan harga tertinggi.

Dalam penawaran tertinggi ini ada hal yang menarik, yakni randis roda dua nomor polisi BH 5982 KZ yg ditawar hingga angka Rp17.600.000 dari nilai limit awalnya Rp1.070.000

Randis roda empat juga begitu, yakni nomor polisi BH 77 KZ yg ditawar hingga angka Rp67.500.000 padahal nilai limit awal Rp20.970.000

Kemudian satu lagi Randis roda empat nomor polisi BH 1266 KZ yang ditawar hingga angka Rp40.500.000 padahal nilai limit awal Rp8.475.000

Secara umum lelang randis ini terbilang sukses dan berjalan tertib sesuai rencana, meskipun terdapat 10 unit randis yg tidak ada penawaran sehingga tetap menjadi aset Pemda. (Tim Media BPKAD).

Kamis, 05 April 2018

Wakil Bupati Menerima Tim BPK Perwakilan Prov Jambi


MUARA BUNGO - Bertempat di rumah dinas, Wakil Bupati Bungo H.Safrudin Dwi Apriyanto pada Kamis (5/4) menerima Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi. Kedatangan Tim BPK tersebut adalah dalam rangka melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017.

Seperti diberitakan sebelumnya  bahwa LKPD Kabupaten Bungo tahun 2017 telah diserahkan langsung oleh Bupati Bungo H.Mashuri di kantor BPK Perwakilan Prov Jambi pada Kamis (29/3). Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Bapak Drs.Parna. LKPD Tahun Anggaran 2017 tersebut sebelumnya telah dilakukan review oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo.

Selanjutnya pada kesempatan audiensi tersebut Wakil Bupati Bungo minta agar disampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk pro aktif dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan Tim BPK untuk kelancaran audit LKPD tersebut.

"Tolong sampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar pro aktif dan memberikan data dan informasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan audit atas LKPD Tahun 2017" pinta Wakil Bupati.

Audit LKPD Kabupaten Bungo tahun 2017 oleh Tim BPK perwakilan Provinsi Jambi tersebut direncanakan selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 5 April 2018.

Hadir pada kesempatan audiensi tersebut para pejabat  Kabupaten Bungo antara lain Kepala BPKAD Drs.Supriyadi,ME, Inspektur Kabupaten Bungo  Ir.H.Amrizal,M.Si, Sekretatis BPKAD M.Rachmst,MR, plt.Kepala Bidang Aklap Keuangan BPKAD Ponco Susilo,SE.,M.Si, ldan pejabat lainnya. (*)

Pemda Kabupaten Bungo Segera Lakukan Lelang Kendaraan Dinas


Muara Bungo, Kepala BPKAD Kabupaten Bungo, Drs Supriyadi, ME terus menggenjot kesiapan pelaksanaan lelang randis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. Langkah ini ditempuh seiring dengan telah diumumkannya rencana pelaksanaan lelang randis sebanyak 57 unit, sebagaimana telah beredar di media cetak lokal Jambi Selasa 3 April 2018. 

Dalam rangka memantapkan persiapan tersebut, pada Rabu (4/4) telah digelar rapat koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum (Asisten 3) Setda Kabupaten Bungo, Drs. H. M. Tommy Usman, M.Si bertempat di ruang rapat asisten Setda Kabupaten Bungo.

Dalam rapat tersebut, Asisten 3 memberikan arahan penting kepada Panitia yang ditunjuk agar bekerja profesional sesuai kaidah yang berlaku.

Lebih lanjut, Kepala BPKAD juga mengharapkan agar OPD terkait dapat membantu kelancaran tugas panitia.

Lelang randis itu sendiri direncanakan akan dilaksanakan pada 12 April 2018 bertempat di gedung BPKAD, yang dipandu langsung oleh pejabat KPKNL Provinsi Jambi dengan menggunakan sistem lelang e-konvensional, dengan mengakses web www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Untuk lebih memantapkan kesiapan itu, pada hari yang sama Kepala BPKAD kembali menggelar rapat internal BPKAD yg membahas teknis pelaksanaan secara detil termasuk pembagian tugas masing2 personil panitia.

Melalui lelang randis ini diharapkan akan memberikan kontribusi thd penerimaan PAD, sekaligus sebagai upaya efisiensi thd biaya operasional pemeliharaan randis itu sendiri yg telah melampaui usia ekonomis.(*)

BPKAD INTENSIFKAN KOORDINASI DALAM TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH


Muara Bungo - Bertempat di ruang kerja Kepala BPKAD Kabupaten Bungo, Rabu (4/4)  M.Rachmat,SMn,ME Sekretaris BPKAD memimpin rapat koordinasi terbatas bersama Dinas Kopperindag dan Dinas LH dalam rangka tertib administrasi penatausahaan dan pelaporan retribusi pelayanan pasar.

Hadir dlm rapat tersebut
M. Tajri Sekretaris Dinas Kopperindag beserta pejabat terkait dan Zulkifli, S.Sos, MSi Kabid Kebersihan Dinas LH yang sebelumnya adalah Kasubbag Keuangan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan, serta Ponco Susilo, SE, MM Plt Kabid Aklap BPKAD yang didampingi oleh Arjon Tamba, SE, MM.

Dalam rapat tersebut dibahas berbagai hal yg perlu menjadi perhatian bersama sehubungan dengan masa transisi pengelolaan retribusi ini, dimana sebelumnya berada dalam kewenangan Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan beralih menjadi kewenangan Dinas Kopperindag.

Selaku narasumber sekaligus pejabat yg pernah menangani urusan retribusi ini, Zulkifli menyampaikan bahwa dirinya bersedia membantu supaya pengelolaan retribusi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya termasuk dalam hal penatausahaan dan pelaporan. Selanjutnya, M. Tajri mewakili Dinas Koperindag mengucapkan terima kasih dan akan intens berkoordinasi.

Pada kesempatan itu, Ponco Susilo menandaskan bahwa Bidang Aklap senantiasa membuka diri untuk memfasilitasi upaya tertib administrasi pelaporan, tidak sebatas retribusi ini saja melainkan juga administrasi pelaporan OPD lainnya.(*)