Bupati dan Wakil Bupati Bungo

Bupati Bungo H.Mashuri,SP.,ME dan Wakil Bupati Bungo H.Safrudin Dwi Apriyanto,S.Pd

Bupati Bungo Sampaikan RAPBD TA 2017

Bupati Bungo H.Mashuri sampaikan Pidato Nota Keuangan Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2017

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017

Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016

Bupati Bungo H.Mashuri sampaikan Pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016

.

..

Gedung BPKAD

Kantor BPKAD Kabupaten Bungo terletak di Komplek Perkantoran Bupati Bungo Jl.RM.Thaher No.503 Rimbo Tengah, Muara Bungo.

Sekretaris BPKAD Menerima Kunjungan dari KPPN Muara Bungo

Dalam rangka koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah, pejabat KPPN Muara Bungo berkenan mengunjungi BPKAD Kab Bungo

Bupati Bungo Sampaikan LKPD TA 2016

Bupati Bungo H.Mashuri,SP.,ME pada Kamis 30 Maret 2017 sampaikan LKPD TA 2016 (Reviewed) kepada BPK Perwakilan Prov Jambi yang diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Prov Jambi Bapak Parna.

Kamis, 06 Juli 2017

Bupati Sampaikan Pidato Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

MUARA BUNGO -  Bupati Bungo H.Mashuri menyampaikan Pidato penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Bungo, Jumat 7 Juli 2017. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sarkoni Syam.

Pada kesempatan tersebut Bupati menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provisi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun Angagran 2016, opini yang diberikan kepada Kabupaten Bungo masih Wajar Dengan Pengecualian atau WDP. 

"Terkait dengan opini yang kita peroleh tersebut, terdapat dua point krusial yang mengakibatkan perolehan opini WTP masih tertunda, yakni Kas di Bendahara pengeluaran per 31 Desember 2016 sebesar Rp380,01 juta, Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp1,067 triliun, dimana dalam nilai aset tersebut tidak didukung dengan rincian pada LBMD di tujuh OPD sebesar Rp711,99 juta dan tidak dapat ditelusuri rinciannya pada Laporan Barang Milik Daerah pada tiga OPD sebesar Rp38,44 miliar" papar Bupati

Bupati menjelaskan bahwa apabila dibandingkan dengan catatan opini tahun sebelumnya, terdapat penurunan, yang sebelumnya empat menjadi dua catatan pada opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 ini. "Walaupun terjadi penurunan jumlah catatan opini tersebut, kepada seluruh Kepala OPD beserta jajaran dibawahnya kami tegaskan di sini agar bersungguh-sungguh menuntaskan permasalahan aset yang sudah terjadi bertahun-tahun.  Terhadap penuntasan masalah aset tersebut akan kami pantau langsung" tegas Bupati.

"Sejalan dengan itu, kita juga harus menyelesaikan administrasi pencatatan aset pada OPD sebagai  dampak dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, berupa penggabungan maupun pembubaran OPD atau pembentukan OPD baru" tambah Bupati.

Bupati juga menjelaskan tentang pencapaian target pendapatan daerah sebesar 95,80dari anggaran pendapatan sebesar Rp1,2 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,16triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan realisasi pendapatan sebesar Rp102 milyar. Selanjutnya apabila ditinjau dari sisi kontribusi, realisasi penerimaan dana perimbangan masih sangat dominan dengan kontribusi 71,64%, kemudian disusul penerimaan transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian dengan kontribusi 7,57%, Pendapatan Asli Daerah 9,90%, penerimaan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi 3,36%, dan lain-lain pendapatan yang sah berupa hibah dengan kontribusi sebesar 4,53%.

Selanjutnya pada sisi belanja, secara keseluruhan realisasi belanja masih berada di bawah pagu dana yang ditetapkan, dengan prosentase penyerapan anggaran belanja sebesar 92,78% dengan realisasi sebesar Rp1,08 triliun dari anggaran sebesar Rp1,17 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat penurunan realisasi belanja sebesar Rp7,11 milyar.

"Berdasarkan akumulasi realisasi pendapatan dikurangi dengan realisasi belanja, kemudian ditambah dengan realisasi penerimaan pembiayaan serta dikurangi dengan realisasi pengeluaran pembiayaan, maka SILPA TA 2016 sesuai hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi adalah sebesar Rp34,07milyar. "jelas Bupati  

"Angka SILPA tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD TA 2017" tambah Bupati.

Berkenaan dengan ekuitas akhir (kekayaan bersih) Pemerintah Daerah, Bupati menyampaikan keadaan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1,47 triliun.

Hadir pada kesempatan tersebut Para Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala OPD dan undangan lainnya.  (*)