Bupati dan Wakil Bupati Bungo

Bupati Bungo H.Mashuri,SP.,ME dan Wakil Bupati Bungo H.Safrudin Dwi Apriyanto,S.Pd

Bupati Bungo Sampaikan RAPBD TA 2017

Bupati Bungo H.Mashuri sampaikan Pidato Nota Keuangan Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2017

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017

Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2016

Bupati Bungo H.Mashuri sampaikan Pidato pengantar Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2016

.

..

Gedung BPKAD

Kantor BPKAD Kabupaten Bungo terletak di Komplek Perkantoran Bupati Bungo Jl.RM.Thaher No.503 Rimbo Tengah, Muara Bungo.

Sekretaris BPKAD Menerima Kunjungan dari KPPN Muara Bungo

Dalam rangka koordinasi pengelolaan dana transfer ke daerah, pejabat KPPN Muara Bungo berkenan mengunjungi BPKAD Kab Bungo

Bupati Bungo Sampaikan LKPD TA 2016

Bupati Bungo H.Mashuri,SP.,ME pada Kamis 30 Maret 2017 sampaikan LKPD TA 2016 (Reviewed) kepada BPK Perwakilan Prov Jambi yang diterima langsung oleh Kepala Perwakilan Prov Jambi Bapak Parna.

Kamis, 28 Maret 2013

Kemenkeu Adakan Sosialisasi Pengalihan PBB P-2 Menjadi Pajak Daerah.

MUARA BUNGO – Pemerintah Pusat mulai 2014 tidak lagi mengolah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2) seperti saat ini dan seb
elumnya. Terhitung mulai tahun depan, PBB akan diserahkan 100 persen ke daerah dan dikelolah sendiri oleh daerah setempat.

Untuk diketahui, saat ini PBB yang dipungut dari masyarakat hanya bisa dinikmati oleh daerah untuk pembangunan di daerah itu sebesar 64,8 persen. Sementara sisanya dikembalikan kepada pusat dan provinsi.

Rencana pengalihan ini diketahui setelah dilakukan sosialisasi pengalihan PBB-P2 di Arkha Room Meeting, Semagi Hotel, Selasa (26/3), yang dibuka oleh bupati Bungo, H. Sudirman Zaini.

Dalam sambutannya, orang nomor satu di kabupaten Bungo ini meyakini kesuksesan pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah ini akan sangat bergantung dengan persiapan yang dilakukan.

“Kalau persiapannya matang, saya yakin pelaksanaan pengalihan PBB P2 ini bisa berjalan dengan baik,” kata bupati, H. Sudirman Zaini dalam sambutan.

Indikatornya kata bupati, terletak pada kemampuan untuk mendorong dan memastikan besaran potensi PBB P2 yang dapat direalisasikan. Yang muaranya adalah bisa semakin meningkatkan pemerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kabupaten Bungo sendiri sebutnya, target penerimaan PBB P2 Kabupaten Bungo tahun 2012 lalu adalah sebesar Rp 1,7 miliar lebih dan terealisasi sebesar Rp 1,9 miliar lebih atau 110 persen.

“Potensi PBB P2 ini akan meningkat seiring dengan perkembangan investasi sector property dan gairah investasi pemilik modal di Kabupaten Bungo,” paparnya lagi.

Dijelaskannya, pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah ini tertuang dalam amanat UU no 28 tahun 2009, bahwa PBB P2 tidak lagi menjadi pajak pusat tetapi telah menjadi pajak daerah.

“Jika sebelumnya bagi hasil PBB P2 memiliki porsi sebesar 64,8 persen untuk kabupaten/kota dan sisanya untuk pusat dan provinsi, maka dengan perubahan ini seluruh pendapatan dari PBB P2 akan menjadi hak kabupaten/kota,” jelasnya.

Diakuinya, ada beberapa tantangan dalam mengemplementasi PBB P2 sebagai pajak daerah. Terutama pada keterbatasan dan kemampuan SDM daerah dan juga banyaknya jumlah objek pajak yang mencapai lebih kurang 150 ribu.

Oleh karenanya, Bupati meminta agar seluruh yang berada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo harus mampu melahirkan ide dan langkah yang dipandang  perlu untuk menjawab berbagai tantangan tersebut.

“Terutama kepada pejabat di DPPKAD dan tim persiapan pengalihan PBB P2 ini agar tetap focus dalam memastikan seluruh persiapan menuju implementasi pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah dapat berjalan dengan baik,” pungkas bupati.(ari) 


Sumber: http://bungoteboekspres.com/berita-9988-2014-pbb-milik-daerah.html

Selasa, 26 Maret 2013

DPPKAD Adakan Sosialisasi Ketaspenan dan SIMGAJI

MUARA BUNGO - DPPKAD Kabupaten Bungo bekerjasama dengan PT.Taspen (Persero) Cabang Jambi Rabu (27/3) mengadakan sosialisasi Ketaspenan dan Sistem Manajemen Gaji (SIMGAJI) bagi para Bendahara Gaji di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo. 

Bupati Bungo H.Sudirman Zaini,SH.,MH dalam sambutan pembukaan sosialisasi yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Bungo Drs.Husen Efendi, menekankan tentang pentingnya acara sosialisasi Ketaspenan dan Sistem Manajemen Gaji (SIMGAJI ini. "Saya sangat menyambut baik dan mendukung penuh atas berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka pengelolaan Ketaspenan dan SIMGAJI bagi Bendahara Gaji di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo" jelas Bupati.

Bupati juga mengharapkan kepada seluruh peserta untuk mengikuti dengan seksama dan sungguh-sungguh seluruh rangkaian acara sosialisasi ini.  

Sementara itu sebelumnya Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Rozali,SE,ME  dalam laporannya yang disampaikan oleh Sekretaris DPPKAD Kabupaten Bungo Drs.Supriyadi,ME menyatakan bahwa acara sosialisasi yang bekerjasama dengan PT.Taspen (Persero) Cabang Jambi ini akan berlangsung selama dua hari, yaitu dari tanggal 27 sd 28 Maret 2013. Adapun peserta sosialisasi adalah para Bendahara Gaji pada setiap SKPD dalam Kabupaten Bungo dan pejabat/pegawai yang membidangi dari Inspektorat Kabupaten Bungo serta BKD dan Diklat Kabupaten Bungo.   

Hadir juga pada acara pembukaan yang bertempat di aula DPPKAD Kabupaten Bungo adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Bungo, Sekretaris Inpektorat Kabupaten Bungo, Sekretaris BKD dan Diklat Kabupaten Bungo, Kabid Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Bungo, serta undangan lainnya (*)

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi DPPKAD Kab. Bungo
 

Senin, 25 Maret 2013

Wakil Bupati Buka Bimtek Sensus Barang

MUARA BUNGO - Wakil Bupati Bungo H.Mashuri,SP.,ME Senin (25/3) membuka secara resmi Bimbingan Teknis Sensus Barang Daerah Tahun 2013 bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Bungo. Dalama sambutannya Wakil Bupati meminta kepada para peserta, yang merupakan aparatur pengelola barang milik daerah, agar dapat mengikuti Bimtek dengan serius.

"Melalui Bimtek ini diharapkan pada saat Sensus Barang nantinya, segenap aparatur pengelola barang milik daerah dapat melakukan penelusuran, pendaftaran dan pencatatan aset tetap atau barang milik daerah dengan benar dan handal yang akan dijadikan acuan dalam penyesuaian neraca awal" pinta Wakil Bupati.

Selanjutnya Wakil Bupati menjelaskan bahwa "Neraca awal sangat penting untuk membangun sistem akuntansi pemerintahan daerah, karena nilai yang disajikan dalam neraca awal ini akan menjadi saldo awal yang akan terus terbawa dalam sistem akuntansi pada periode berikutnya" jelas Wakil Bupati.

Kepala Bidang Pengelolaan Aset DPPKAD Kabupaten Bungo, Ahyar,SE dalam laporannya menyampaikan tujuan diselenggarakannya Bimbingan Teknis ini adalah untuk membekali para pengurus barang sehingga dapat melakukan sensus barang dan mengelola data kekayaan daerah dengan benar guna memperoleh data kekayaan daerah yang akurat dan mutakhir sebagai dasar pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah.

Bimtek yang diselenggarakan selama tiga hari dari tanggal 25 sd 27 Maret 2013 tersebut dan menghadirkan nara sumber dari Kementrian Dalam Negeri Bapak Hani S.Rustam,SH dan rombongan, diikuti oleh seluruh pengurus barang, penyimpan barang atau pegawai yang ditunjuk oleh masing-masing SKPD dalam Kabupaten Bungo dan pejabat terkait dari BUMD Kabupaten Bungo dengan jumlah peserta seluruhnya 118 orang. (*)

Bidang Pengelolaan Aset DPPKAD Kab Bungo